iklan

Iklan

iklan

terkini

Seluruh Perangkat Desa Jipang Telah Divaksin 3 Kali

06/10/2022, 23:41 WIB Last Updated 2022-10-06T16:41:03Z

EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES - Apratur desa (Kades dan Perangkat Desa) di Desa Jipang, Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes seluruhnya berhasil telah divaksinasi Covid-19 sampai dosis yang ketiga (Booster) dengan aman.

Hal ini sungguh melegakan karena aparatur desa sebagai pelayan publik mendapat prioritas vaksinasi Covid-19 sampai dosis booster.

Hal ini disampaikan Kepala desa (Kades) Jipang Dahro melalui Sekretaris Desa Supono di ruang kerjanya, Kamis (6/10/2022).

Supono mengatakan seluruh perangkat Desa Jipang telah menuntaskan vaksinasi dosis ketiga (Booster), karena perangkat desa ini bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pelayan publik lainnya untuk agar mendapatkan vaksinasi guna mencegah dan penyebaran pandemi Covid-19 sehingga pada gilirannya akan memberikan kenyamanan bagi aparatur desa dalam melayani warganya namun penerapan protokol kesehatan (Prokes) dengan 5 M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas) harus tetap diterapkan karena pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum musnah.

" Apapun alasannya, penolakan terhadap pemberian vaksinasi ini merupakan kesan kurang baik bagi aparatur desa, bagaimanapun seorang pelayan publik harus lebih dahulu sehat sehingga bisa memberi pelayanan yang maksimal kepada warganya, kalau mereka menolak untuk divaksinasi akan rentan tertular dan menulari orang lain terutama saat memberi pelayanan," katanya.

Lanjut Supono pihaknya mendapatkan berbagai informasi , ada yang menolak untuk divaksin karena alasan sepele, takut jarum suntik dan takut efek samping vaksin bahkan sangat mengejutkan ada yang menolak di vaksin karena faktor ideologis, karena menganggapnya tidak sesuai dengan pemahaman agama yang dia pahami

"Mengingat MUI sudah mengeluarkan fatwa vaksin astrazeneca halalan thoyiban, maka sangat disayangkan jika ada sebagian kecil ada penolakan karena faktor ketakutan yang tidak mendasar serta alasan ideologis," ujarnya. 

Sementara Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sebagai pembina langsung telah berupaya memberi pembinaan kepada aparatur desa manakala mereka menolak divaksin, karena jika dibiarkan akan merembet pada kesuksesan dalam program vaksinasi secara keseluruhan. 

Bahasa sederhananya, jika aparatur desa dengan seenaknya menolak divaksin, tidak ada teguran, pembinaan atau sanksi apapun, maka masyarakat nanti dengan mudahnya juga akan menolak vaksinasi pasalnya vaksinasi ini adalah bagian dari kewajiban seluruh warga negara untuk mewujudkan kesehatan masyarakat.

Adapun sebagai ketentuan pidana bagi yang penolak divaksinasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. dalamPasal 93 menyebutkan, "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp. 100 juta.

Memang tidak serta merta sanksi langsung diberikan kepada aparatur desa uang penolak vaksinasi dan perlu ada tahapan pendekatan, pembinaan dan teguran yang harus dberikan sehingga nantinya mereka bersedia menerima vaksin Covid-19.

Lain lagi ceritanya jika penolakan vaksinasi karena persoalan ideologis yang berarti pembangkangan terhadap kebijakan pemerintah.

Aparatur desa membangkang kebijakan pemerintah itu yang tidak bisa ditoleransi, dan sanksi yang tegas adalah jalan keluarnya, sekaligus pintu masuk bagi Pemerintah yang akhir-akhir ini sedang gencar memerangi ideologi radikal di NKRI.- (imam)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Seluruh Perangkat Desa Jipang Telah Divaksin 3 Kali

Terkini Lainnya

Iklan