Scroll ke Atas
Berita Utama

Medialink Bersama INFID Dorong Penguatan Partisipasi Anak Muda dalam Implementasi Local OGP di Indonesia

29
×

Medialink Bersama INFID Dorong Penguatan Partisipasi Anak Muda dalam Implementasi Local OGP di Indonesia

Sebarkan artikel ini

EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA – Perkumpulan medialink bersama INFID mendorong penguatan partisipasi anak muda dalam implementasi local Open Government Partnership (OGP) melalui rangkaian kegiatan Open GovWeek tahun 2022, Selasa (17/5/2022).

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti dan Nana Storada Dwi Martadi dari Asisten II Setda Kota Semarang sebagai daerah yang telah menerapkan Local OGP, Tanti Budi Suryani dan Darwanto dari MediaLink dan Diandra Aruna Mahira perwakilan Child Campaigner serta Denisa Amelia Kawuryan selaku Program Officer SDG’S INFID.
Perjalanan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership) di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 ketika inisiatif ini digagas di tingkat global. Implementasi OGP di tingkat daerah mendapatkan sambutan positif dari pemerintah daerah, terbukti ada 4 jurisdiksi Pemerintah Daerah yang menjadi anggota Local OGP di tingkat Global yaitu Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Konsorsium Kabupaten Sumbawa Barat bersama Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
Dikancah internasional, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Semarang mendapatkan penghargaan dalam OGP Impact Award di tahun 2021, sementara Bupati Brebes mendapat pengakuan dunia menjadi salah satu Pemimpin Perempuan yang cukup berhasil menggerakkan implementasi keterbukaan pemerintah daerah, yaitu menjadi salah satu pembicara di Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership tentang Local OGP di akhir tahun 2021, hadir bersama dengan pemimpin perempuan lainnya dari Bogota dan Catalunya.
Saat membuka kegiatan, Tanty Budi Suryani selaku Program Development Manager Medialink menjelaskan bahwa ditingkat global, PBB memiliki harapan pada pemuda untuk jadi bagian dari transformasi di tahun 2030 tentang pengurangan kemiskinan, keterlibatan sosial, kesehatan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. 
Harapan ini penting karena potensi pemuda untuk mengupayakan keadilan antar generasi. Artinya pembangunan saat ini akan mempengaruhi masa depan pemuda.Juga potensi pemuda untuk mengambil bagian dalam transformasi kualitas demokrasi kita yang saat ini dinilai oleh banyak ahli politik dalam kondisi stagnan. ” OGP di tingkat lokal dengan inovasinya akan dapat mewadahi pelibatan para pemuda ini,” ujarnya.
Akselerasi implementasi Kemitraan Pemerintahan Terbuka yang berjalan saat ini telah membuka ruang pelibatan peran anak muda misalnya di Kabupaten Brebes dan kota Semarang yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelibatan Pemuda dalam Pembangunan. Hal ini perlu direplikasi di daerah-daerah lain.
Hj. Idza Priyanti menyebutkan, keterlibatan pemuda disambang Bansos untuk verifikasi bantuan sosial agar tepat sasaran dan juga satu data Brebes.
Pada kesempatan yang sama, Darwanto menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus melibatkan anak muda (meaningfully co-creation) dalam proses kebijakan sejak perencanaan, sehingga hak-hak anak muda dapat terakomodir.
Sementara itu, sebagai keterwakilan anak muda, Aruna mengatakan, perlu ada wakil anak muda di OGP penting untuk membuka batas-batas antara pemerintah dan anak muda untuk pembangunan di tingkat daerah karena pemuda adalah pemilik masa depan. 
Nana Storada Dwi Martadi mengungkapkan, ada tiga peran pemuda di Kota Semarang yaitu sebagai agen pembaharuan, agen pengaduan yang ikut memberikan pengaduan melalui call center pengaduan masalah publik dan agen informasi.
Denisa Amelia Kawuryan dari INFID menambahkan bahwa sudah seharusnya orang muda terlibat dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan jumlah generasi milenial dan generasi yang mencapai lebih dari 50% populasi Indonesia, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak dasar sehingga orang muda dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk mendorong pembangunan yang maju, inklusif dan berkelanjutan. 
Selain itu, perlu mendorong institusionalisasi partisipasi dan keterwakilan orang muda dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.(Bambang S)

Baca Juga :  Jaga Netralitas TNI Pada Pam Pilkades, Anggota Kodim 0726/Sukoharjo Diberi Pengarahan Dandim