Iklan

terkini

Buruh Dikabupaten Brebes Tolak Keras Kebijakan JHT Kemenaker

22/02/2022, 18:00 WIB Last Updated 2022-02-22T11:00:28Z


EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES – Puluhan perwakilan   buruh di Kabupaten Brebes yang tergabung berbagai aliansi buruh menolak keras terhadap kebijakan Jaminan Hari Tua (JHT) yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Tampak mereka  ditemui langsung Kepala Dinperinaker Brebes, Warsito Eko Putro di Aula kantor setempat, Selasa (22/2/2022).

Penolakan buruh tersebut dengan melakukan audiensi dengan Dinperinaker) Kabupaten Brebes,dan mengancam akan turun ke jalan manakala Pemkab Brebes tidak mendukung penolakan buruh  tersebut.

Selain itu mereka mendesak agar  segera kebijakan tersebut 
direvisi lagi 

Kepala Dinperinaker Brebes, Warsito Eko Putro mengatakan, kedatangan perwakilan para buruh itu untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan JHT.

Dikatakan Eko mereka menilai kebijakan JHT itu tidak berpihak kepada buruh pasalnya sudah ada urutan regulasinya. Yakni, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 terkait Jaminan Sosial dan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jaminan Hari Tua (JHT) serta Permenaker Nomor 15 Tahun 2021 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Dalam audiensi  intinya para buruh ini menolak JHT ini, karena tidak berpihak pada buruh,” katanya.

Eko menjelaskan   para buruh juga berharap Pemkab Brebes untuk mengusulkan kepada kementerian atas penolakan tersebut. Namun sesuai kewenangannya, Pemkab Brebes hanya sebatas sebagai mediator atau memfasilitasi terhadap persoalan tersebut. Kebijakan itu bukan menjadi ranah Pemkab Brebes, tetapi pemerintah pusat bebernya.

Dijelaskan Eko pihaknya  sudah memberikan arahan kepada mereka tentang kedudukan dan wewenang Pemkab Brebes terkait kebijakan ini. Sebab, semua ini menjadi ranah pusat dan para buruh juga mendesak Pemkab harus mengeluarkan surat penolakan tersebut. Bahkan, mereka mengancam akan turun ke jalan untuk melakukan aksi unjuk rasa jika surat tersebut dalam tiga hari tidak dikeluarkan. 

Untuk itu, pihaknya telah melakukan pembahasan bersama dengan tim teknis dan hukum juga akan segera berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jateng untuk menyikapi persoalan tersebut. Dari hasil itu, pihaknya akan mengudang kembali para buruh untuk duduk bersama.

Lanjut Eko rencananya besok pihaknya akan mengundang kembali, setelah mendapatkan arahan dari provinsi. Yang jelas, sesuai kedudukannya Pemkab Brebes hanya sebagai mediator atau fasilitator saja. (imam)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Buruh Dikabupaten Brebes Tolak Keras Kebijakan JHT Kemenaker

Terkini Lainnya

Iklan