iklan

Iklan

iklan

terkini

Kuasa Hukum MPM Minta Agar Pengarap Ilegal Jangan Melawan Hukum

16/12/2021, 23:07 WIB Last Updated 2021-12-17T21:12:16Z



EMSATUNEWS.CO.ID-BOGOR – PT Maskapai Perkebunan Moellia (MPM), melalui kuasa hukumnya Ariano Sitorus SH MH mengaku sudah melaporkan perkara terkait permasalahan pelanggaran yang dilakukan oknum dan penggarap ilegal. Pasalnya, dari beberapa perkara ada lima perkara yang saat ini sudah masuk dalam tahap penyidikkan dan dalam waktu dekat optimistis akan ada eksekusi.



“Jika berkaca dari hal tersebut, sebagai kuasa hukum mengimbau kepada semua pihak atau penggarap ilegal jangan melakukan tindakan melawan hukum, karena kami di sini siap memproses hukum,” tegas kuasa hukum PT MPM Ariano kepada awak media saatt menggelar jumpa pers di Cipanas, Kamis (16/12/2021).


Ariano juga sangat menyayangkan jika adanya pernyataan dari sebuah LSM yang menyatakan siap mendampingi masyarakat penggarap di Kampung Pajagan, Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas. Cianjur atas lahan bekas PT MPM seluas 17 hektare. Karena hal tersebut tidak mendasar, sebab tidak ada namanya lahan bekas PT MPM apalagi lahan bekas garapan PT MPM.



“Selama ini, PT MPM memiliki lahan seluas 1.020 hektare sah dan dilindungi undang-undang sebagai hak dalam Sertifikat HGU No. 015-026 yang masih berlaku. Sepertinya yang bersangkutan yang kurang memahami hak-hak atas tanah dan hak hukum kepemilikan tanah. Jadi lahan tersebut bukan lahan garapan sekarang,” terangnya.



Ariano menegaskan, jika ada penggarap tanpa izin dari PT MPM hal itu adalah penggarap liar. Selain itu, Publik juga perlu paham bahwa penggarap bukan pemilik tanah dan menggarap secara liar itu merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, kecuali yang telah mendapat izin atau sudah bekerja sama dengan PT. MPM yang saat ini jumlahnya cukup banyak lebih kurang 400 orang secara tumpang sari.



“Sekali lagi kami jelaskan, tidak ada yang diintimidasi. Kalau ada penggarap liar, perusahaan akan mempertahankan haknya meminta penggarap tersebut keluar dengan sukarela atau diminta paksa oleh perusahaan. Bahkan ada yang kami laporkan kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai Penyerobotan Pasal 385 KUHP atau Pemalsuan Dokumen Pasal 263 KUHP dengan Penjara diatas 5 (lima) tahun sesuai dengan penelitian perusahaan yang dapat di hukum penjara. Bahkan ada juga yang sudah diputus Pengadilan dengan putusan bersalah,” tegasnya.



Ariano menjelaskan, PT Korina bukan penggarap tetapi mitra kerja dengan perusahaan PT MPM sebagaimana juga kerja sama dengan masyarakat tumpangsari tanaman Hortikultural. Kerjasama dilakukan Blok Cikole, Cisereuh, Mardika, Cimanjur, Galukguk Caringin dan Lemahduhur, kerjasama dengan ANSOR NU, juga kerja sama dengan Yayasan Hubbul Waton Indonesia 19 (Yayasan HWI) Program Deradikalisasi, PASKOMNAS dan dengan masyarakat Blok Cikujang, Golendang, Barudawa, Pajagan, Cidaweung dan Cipancuh semua Program PT MPM untuk penanaman Kopi dan Pakis eksport ke Jepang.



“Oleh karena itu, perlu kami sampaikan sebagai pemegang hak atas tanah perkebunan PT MPM di Ciseureuh yang disebut oleh LSM, kami minta untuk tidak melakukan provokasi terhadap masyarakat yang tidak mengerti permasalahan dan untuk tidak ikut-ikutan membuat situasi kisruh untuk menghindari adanya tuntutan pidana ataupun perdata,” katanya.


Sementara itu, Ketua LSM Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah dan Pusat (PKPD& P) Galih Widyaswara mengatakan, sebelumnya pada saat mendapatkan aduan dari para petani holtikultura yang ada blok Pajagan Desa Batulawang Kecamatan Cipanas kurang lebih sudah berjalan satu bulan lamanya.


Adapun yang dipertanyakan olehnya, ada puluhan petani penggarap di lahan PT MPM yang merasa di intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan dari perusahaan Mitranya PT MPM. “Jadi, ada sekitar 40 warga yang lahan pertaniannya diambil alih oleh PT Korina, selain itu ada oknum yang mengintimidasi petani yang ada diblok Pajagan tersebut,” ujarnya.


Galih mengungkapkan, bahwa salah satu si penggarap lahan di blok Pajagan memiliki alat bukti voicenote (rekaman) intimidasi tersebut. “Sampai saat ini mereka (petani) yang terusir tak bisa lagi bertani bahkan lebih miris lagi ada yang tidak menafkahi keluarganya,” jelas Galih.


Menurutnya, kurang lebih kurun waktu satu bulan kebelakang, puluhan petani sudah dipertemukan dengan bupati Cianjur. “Kami mewakili para petani yang ada di blok Pajagan, bukan minta ganti rugi. Akan tetapi ingin ada kebijakan dari PT MPM ke para petani untuk kembali menggarap lahan agar bisa bertani sehingga bisa menafkahi keluarga,” paparnya.


Galih menambahkan, jika pihaknya sama sekali tidak bersinggungan dengan PT MPM, namun sebaliknya jika dirinya ingin bertemu dan melakukan musyawarah untuk meminta kebijakan bagi para petani yang dinilai sudah kehilangan nafkah. (FIRMAN)

Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Kuasa Hukum MPM Minta Agar Pengarap Ilegal Jangan Melawan Hukum

Terkini Lainnya

Iklan