Iklan

Iklan

iklan

Iklan

terkini

Sejumlah Kades di Brebes Diperiksa Kembali Oleh Tim Polda Jateng Terkait Pengadaan Alat SID

30/10/2021, 20:49 WIB Last Updated 2021-10-30T22:29:13Z
EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES - Polda dan BPK Provinsi Jawa Tengah, kembali memeriksa para Kepada kades di Kabupaten Brebes guna menindaklanjuti pengusutan kasus proyek pengadaan alat Sistem Informasi Desa (SID) tahun 2019 lalu.

Pemeriksaan yang dilaksanakan secara marathon sejak Rabu hingga Jumat 29 Oktober 2021 kemarin. Tim tersebut datang untuk mengaudit besaran kerugian negara terkait kasus tersebut.

Menurut sumber yang dihimpun tampak  puluhan Kepala Desa (Kades) bersama perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diwilayah Kecamatan Bulakamba sibuk menjalani pemeriksaan tim audit di Aula Kecamatan Bulakamba.Mereka dimintai keterangannya oleh Tim BPKP dan penyidik oleh team dari Polda Jateng.

Saefudin selaku Sekretaris Paguyuban Kades Tali Asih Kabupaten Brebes mengatakan sejak Rabu, tim BPKP sudah melakukan audit terkait SID tahun 2019. "Ini dilakukan guna mengetahui kerugian negara," katanya.

Dikatakan Saefudin proses audit yang dilakukan terhadap seluruh desa di Brebes yang melaksanakan pengadaan alat SID di tahun 2019 lalu. Selain memeriksa berkas administrasi menyangkut pengadaan alat SID, tim juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pada Kades dan perangkatnya. Di antaranya, lingkup APBDes, proses penawaran pengadaan alat SID hingga pengaplikasian alat tersebut.

“ Ada beberapa pertanyaan yang diajukan tim audit. Seperti APBDes, penawaran pengadaan SID hingga pengaplikasiannya,” ujar Saefudin yang juga Kades Bulusari.

Menurut Saefudin, dalam pengadaan alat SID itu posisi Kades hanya melaksanakan prioritas anggaran di tahun 2019. Ada prioritas untuk program desa digital. Selain itu, secara kebetulan juga ada surat edaran Sekretaris Daerah (Sekda), agar desa menganggarkan untuk pengadaan SID.

Hal yang sama disampaikan Ketua Paguyuban Badan Permusyawartan Desa (BPD) Kecamatan Bulakamba, Rustopo mengaku, dalam pengalokasian anggaran pengadaan SID, BPD tidak mengerti karena prosesnya juga tidak dilibatkan sejak awal APBDes ditetapkan, alokasi anggaran pengadaan SID memang tidak ada. Namun anggaran itu tahu-tahu muncul. Bahkan, penganggarannya juga tidak melalui Musyawarah Desa (Musdes). Jika anggaran itu masuk dalam APBDes perubahan, tentu ada berita acaranya.

Lanjut Rustopo, pihaknya merasa
bingung soal penganggaran ini. Kalau masuk di APBDes perubahan mestinya ada berita acara perubahan, tetapi tidak ada khususnya di desa saya. Makanya, saya kaget ketika ada pemeriksaan dari BPKP dan Polda Jateng ini,” pungkasnya.- (imam)
Komentar
Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
  • Sejumlah Kades di Brebes Diperiksa Kembali Oleh Tim Polda Jateng Terkait Pengadaan Alat SID

Terkini Lainnya

Iklan