Cloud Hosting Indonesia

Jumat, Oktober 22

Fraksi Nasdem DPRD Mempawah Wajib Memberikan Persetujuan Bangunan Gedung


Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Mempawah, MUHAIDI JA'FAR menyampaikan pandangan akhir reterbusi tentang persetujuan bangunan gedung.

EMSATUNEWS.CO.ID, MEMPAWAH - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mempawah kembali menggelar Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD mengenai Rapaerda tentang retrebusi persetujuan bangunan gedung pemkab Mempawah, Kamis (21/10/2021) kemarin malam.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Mempawah Darwis Harafat,  didampingi Wakil Ketua DPRD Sayuti dan dihadiri Bupati Mempawah, Hj. Erlina, Sekretaris Dewan, Ruspandi dan anggota DPRD Mempawah.

Diantara beberapa fraksi di DPRD Kabupaten Mempawah. Fraksi Nasdem pada penyampaian pandangan akhirnya mengungkapkan Raperda tentang retrebusi persetujuan bangunan gedung, dimana pendirian bangunan harus diselenggarakan secara tertib dan sesuai dengan fungsinya serta dipenuhinya persyaratan administrasif dan teknis bangunan.

"Dengan terbitnya Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang cipta kerja, maka untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai standar tekhnis bangunan wajib memberikan persetujuan bangunan gedung," kata Juru bicara Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Mempawah, MUHAIDI JA'FAR saat menyapaikan pandangan akhir sidang paripurna, kemarin malam.

Sambung Muhaidi, dalam retrebusi persetujuan bangunan gedung adalah fokus perhatian melalui keberadaan sumber daya aperatur yang sadar akan funsinya sebagai pelayan dan regulator masyarakat serta memberikan arah peluang dan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan ketertiban kepada masyrakat.

"Rasional, profesional, efektif dan efesien terutama dalam rangka mendukung pelayanan publik yang berkualitas," ucap Pak Petani Kebun ini.

Selain itu, Anggota DPRD Nasdem Dapil Mempawah Hilir-Mempawah Timur ini menjelaskan ada 32 urusan yang di serahkan kepada daerah sebagai dasar pembentukan perangkat daerah.

"Enam urusan pemerintahan wajib yang berkitan dengan pelayanan dasar. Terdiri atas, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman,ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sosial," kata Muhaidi.

Lanjut Dia, ada delapan belas pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, limgkungan hidup, administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

"Dan ada delapan urusan pemerintahan pilihan terdiri atas, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan kehutanan, energi dan sumber daya mineral perindustian dan transmigrasi," tukasnya. (*)

Penulis : Welly Harpendi

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top