Cloud Hosting Indonesia

Rabu, September 29

Sidang Perkara Mantan Kadis Perkim Pemalang, Menghadirkan Empat Direktur BUMDesa Bersama

EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG - Sidang perkara terpidana mantan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Pemalang kembali digelar di Pengadilan Negeri Pemalang, Selasa (28/9). Sidang berlangsung secara virtual dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Iko Sudjatmiko dan Haris Fadillah Harahap, serta Hardiman Wijaya Putra sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam sidang lanjutan tersebut menghadirkan empat Direktur Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Pemalang sebagai saksi terdakwa Mugiyatno.

Ke empat Direktur tersebut yaitu, Hartoyo (Bumdesma Kecamatan Pemalang), Sardiyan (Bumdesma Kecamatan Ulujami), Khayati Muharomah (Bumdesma Kecamatan Bodeh), dan Firdaus (Bumdesma Kecamatan Taman). Namun Salah satu Direktur, yakni Firdaus tidak hadir dalam persidangan karena yang bersangkutan sudah memberikan keterangan dalam sidang sebelumnya.

"Untuk pengadaan material proyek BSPS, ada kesepakatan investasi senilai Rp. 175 juta dari masing-masing Bumdesma. Saya berikan dalam 2 tahap, yang pertama Rp.150 juta dan tahap kedua Rp. 25 juta dengan keuntungan 50:50 dalam jangka waktu dua bulan. Namun sampai saat ini, investasi belum dikembalikan," ujar Sardiyan saat dicecar Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak hanya itu, PJU juga menanyakan kepada Sardiyan terkait dasar hukum kesepakatan dalam investasi. Sardiyan menjawab sudah sesuai dengan AD/ART Bumdesma dimana Bumdesma yang dipimpinnya tersebut mempunyai unit usaha material bangunan.

Selain itu, Direktur Bumdesma  Kecamatan Pemalang, Hartoyo menyampaikan, dirinya sudah berusaha meminta pengembalian uang investasi kepada Sulatif. Alasan dari Sulatif mengapa belum mengembalikan uang investasi Bumdesma karena uang pembayaran dari beberapa toko bangunan diambil oleh Mugiyatno, dan Arif Hijrah.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Pemalang, Haris Haris Fadillah, Senin 23 Agustus mengatakan, perkara Mugiyatno saat ini sedang bergulir dipersidangan dan masuk pada tahap eksepsi setelah sebelumnya, 5 Agustus 2021 JPU membacakan surat dakwaan.

Dalam perkara ini, terdakwa Mugiyanto didakwa melanggar pasal 362 KUHP (alternatif pertama) atau kedua pasal 372 KUHP atau ketiga pasal 378 KUHP. Yang di antaranya pencurian dengan ancaman 6 tahun penjara.

Sebagaimana isi dari surat dakwaan, bahwa terdakwa Mugiyatno selaku Kadis Perkim Kabupaten Pemalang merasa memiliki kewenangan dalam menentukan suplayer bahan material untuk prorgram pemerintah yaitu bedah rumah untuk warga miskin.

Mugiyatno kemudian menunjuk Sulatif Julianto untuk menjadi satu-satunya suplier untuk mengirim bahan bangunan ke toko material yang sudah ditunjuk termasuk jenis batu bata, kusen dan daun pintu.

Terdakwa Mugi menggunakan skenario kepada toko bangunan, apabila nanti barang material dikirim ke toko akan dibayar oleh Disperkim melalui rekening masing-masing toko dengan catatan uang itu akan diminta kembali oleh Sulatif.

Namun skenario tersebut tanpa sepengetahuan Sulatif. Mugiyatno mengambil uang ke toko -toko bangunan sendiri, pada bulan September 2020 sebesar Rp. 255 juta dan Rp 40 juta, selanjutnya pada 2 Nopember 2020 sebesar Rp 100 juta, 6 Nopember 150 juta.

Pada bulan Oktober 2020 melalui pihak lain, Mugi juga mengambil kembali sebesar Rp 120 juta, 30 Nopember Rp 60 juta (2 kali pengambilan), 29 Oktober Rp 50 juta, 4 Nopember Rp 100 juta, dan yang terakhir terdakwa Mugi mengambil seluruhnya yang merupakan hak dari Sulatif sebesar Rp 650 juta.(Sasongko)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top