Cloud Hosting Indonesia

Selasa, September 28

Nelayan Brebes Desak Kebijakan Pemerintah Terkait Kenaikan Tarif PMBP

EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES – Seluruh Nelayan di Kabupaten  Brebes mendesak kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah pusat terkait Kenaikkan tarif PNBP di sektor perikanan dibatalkan. Mereka mendatangi gedung DPRD Brebes, untuk menyampaikan aspirasi penolakan tersebut.

Puluhan perwakilan nelayan dari berbagai wilayah pesisir utara Brebes mendatangi gedung DPRD  Brebes, Selasa (28/9/2021).

Mereka tidak melakukan orasi, mamun  hanya  membentangkan tiga spanduk besar berisi penolakan PNBP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85/ 2021.

Disebutkanndalam PP yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

Spanduk  yang dibentangkan itu bertulisan "Kami Nelayan Pantura Kluwut Brebes Menolak Kenaikan PNBP dan PHP sebesar 400 Persen" 

Selanjutnya mereka ditemui Komisi II DPRD dan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Brebes, Zuhdan Fanani, untuk diajak beraudiensi.

Ketua HNSI Kabupaten Brebes, Rudi Hartono mengatakann, aksi damai menolak kenaikan PNBP dan PHP dilakukan dengan menggelar spanduk di halaman Gedung DPRD. Hal itu merupakan wujud keresahan para nelayan, karena kenaikan PNBP yang mencapai 400 persen dinilai tidak masuk akal. Apalagi, jumlah ikan hasil tangkapan yang harus dibagi juga timpang dengan tarif PNBP.

“Uang hasil jual ikan melaut ini masih harus di bagi dengan ABK, operasional perbekalan hingga angsuran Bank. Terus bagaimana kami bisa membayar PNBP yang naik 400 persen,” kata Rudi.

Hal yang sama dikeluhkan Wasid (56), pemilik kapal asal Kluwut, Kecamatan Bulakamba mengaku, keberatan jika harus membayar PNBP sebesar 400 persen karena Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/ 2021 tentang Harga Pokok Ikan dianggap merugikan bagi nelayan kecil. Sebab, nelayan di Brebes rata-rata mempunyai kapal dengan kapasitas kecil  di bawah 30 Grows Ton.

“Kami sangat berharap, aspirasi yang kami sampaikan ke DPRD dan Dinas Perikanan ini bisa terakomodir. Tuntutan kami bisa tembus ke KKP, agar PP 85 dan Kepmen 86 bisa dikaji ulang,” tuturnya.

Sementara Kepala Dinas Perikanan Brebes,, Zuhdan Fanani mengungkapkan, pihaknya sangat merespon apa yang menjadi keluhan para nelayan di daerah, karena diakui memang dirasakan dan  memberatkan. Pihaknya juga akan segera menyampaikan aspirasi nelayan Brebes terkait PP 85 dan Kepmen 86 tersebut.

“Menindaklanjuti keresahan nelayan ini, kami segera bersurat ke Dirjen dan KKP, terkait upaya yang bisa dilakukan. Khususnya, pengkajian ulang PNBP karena banyak menuai protes di daerah.

Anggota Komisi II DPRD Brebes, Mashadi pihaknya atas nama lembaga DPRD menerima dengan baik usulan dan aspirasi para nelayan tersebut. Pihaknya bersama instansi terkait, juga akan berupaya akan memperjuangkan aspirasi para nelayan Brebes tersebut.- (imam)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top