Cloud Hosting Indonesia

Senin, Agustus 23

BLT di Desa Wanarejan Utara Disalurkan Kepada 222 KPM

EMSATUNEWS.CO.ID, PEMALANG- Pemerintah Desa Wanarejan Utara, Kecamatan Taman menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa (DD) tahun 2021 kepada 222 keluarga penerima manfaat (KPM). Mereka menerima bantuan berupa uang senilai Rp.300.000 setiap bulannya.

Dari pantauan, lokasi penyaluran dibagi menjadi 5 tempat disesuaikan dengan jumlah dusun di desa tersebut. Ini dilakukan guna menghindari kerumunan. Warga yang akan mengambil bantuan, semuanya juga terlihat mengenakan masker.

Selain itu, tempat duduk antrian juga diberi jarak satu sama lainnya. Dalam kesempatan itu juga dilakukan penyerahan uang BLT secara simbolis oleh Kepala Desa kepada masing-masing Kepala Dusun yang disaksikan sejumlah warga penerima dan perangkat desa setempat. 

Kepala Desa Wanarejan Utara, Mahmud mengatakan pihaknya melakukan penyaluran BLT DD tahun 2021 untuk pencairan tahap VII. Adapun warga yang menerima bantuan sejumlah 222 KPM. Jumlah KPM tahun ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun lalu karena sudah terjadi pengurangan.

Pada tahun 2020, kata dia, penerima BLT sebanyak 322 KPM. Dari jumlah itu kemudian dilakukan penjaringan lagi melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk program BLT DD tahun 2021. Dari hasil Musdessus tersebut akhirnya terjaring 222 KPM.

"Sampai bulan Agustus ini jumlahnya masih 222 KPM. Tapi mulai bulan September, melalui Musdus yang sudah kami lakukan nanti jumlahnya jadi 150 KPM," ujar Mahmud di ruang kerjanya, Senin (23 Agustus 2021).

Mahmud berharap dengan adanya pengurangan KPM sehingga terdapat sisa anggaran dari dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan fisik. Pasalnya banyak permintaan dari masyarakat agar pemerintah desa melakukan perbaikan infrastruktur yang saat ini kondisinya sudah mengalami kerusakan.

"Diantaranya, jembatan yang menuju ke pasar buah Pemalang. Karena kondisinya sudah rusak sehingga perlu direhab. Kemudian akses jalan pertanian juga kondisinya sudah memprihatinkan. Diperkirakan biaya untuk dua pekerjaan itu menghabiskan anggaran yang tidak sedikit," jelasnya.

Ia pun memastikan tidak akan terjadi gejolak di masyarakat meski terjadi pengurangan KPM. Sebab hal itu sudah dikoordinasikan dengan para kepala dusun. Dimana yang 150 KPM itu merupakan warga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan tersebut.

"Pokoknya yang 150 KPM tadi harus yang paling rendah (ekonominya) dibandingkan dengan masyarakat lainnya," tandasnya. (Yanto).

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top