Cloud Hosting Indonesia

Selasa, Juli 27

Transparansi Data dan Informasi Pandemi Akan Mengurangi Dampak Buruk Dari Infodemic dan Hoax

Abdul Rahman Ma'mun, MA

EMSATUNEWS.CO.ID, JAKARTA - Abdul Rahman Ma’mun, MA mengatakan bahwa transparansi data dan informasi pandemi akan mengurangi dampak buruk dari infodemic dan hoax.Hal itu amat perlu untuk memutus kebingungan publik karena situasi yang memburuk.

Ia mengemukakan hal tersebut dalam sebuah Webinar Paramadina oleh PPPI (Paramadina Public Policy Institute) yang mengusung
tema “Evaluasi Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia” yang digelar pada Kamis 27 Juli 2021 pukul 10.00 WIB pagi.

Lebih lanjut ia mengemukakan, belajar dari bencana tsunami Aceh 2004, penting untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan dunia untuk berkolaborasi dalam merehabilitasi dan merekonstruksi paska tsunami.

"Jika dievaluasi, maka terdapat sikap yang terlalu percaya diri pemerintah pada saat awal Covid-19 per Februari-Maret 2020.Kurang mengedepankan sains, tidak percaya Pemda dan lainnya," katanya.



Abdul Rahman Ma’mun, MA menjelaskan, begitu pula dengan data dan informasi yang dikendalikan serta tidak transparan. Sistem tidak siap, data tidak akurat hingga menimbulkan kegelisahan. Yang paling serius, katup partisipasi justru tidak dibuka. Padahal kelompok relawan dan komunitas masyarakat jika sejak awal diajak serta terlibat dalam penanganan wabah, maka akan memudahkan koordinasi komunikasi yang sampai ke masyarakat.

"Sikap transparan juga akan mengurangi hoax di tengah situasi pandemi yang semakin memburuk. Juga dengan keterbukaan terhadap kritik dan bukan dengan mengkriminalisasi pengkritik," jelasnya.



"Kegiatan vaksinasi juga harus dibuka ke publik secara transparan soal pengadaan, suplai, manfaat dan dampak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan akibat adanya kepentingan yang tersembunyi," imbuhnya.

Abdul Malik Gismar, PhD


Pada kesempatan tersebut Abdul Malik Gismar, Ph.D mengemukakan, pemerintah telah mengakui buruknya komunikasi publik dalam penanganan Covid-19 di Indonesia yang memang kurang baik. Untuk itu penting disampaikan agar pemerintah membangun komunikasi publik berdasarkan apa yang paling dibutuhkan masyakat. 

"Adanya kesadaran kolektif masyarakat terkait Covid-19. Muncul kecemasan, rumor dan hoax dalam komunikasi publik. Terdata 786,6 ribu percakapan dan 140,5 juta interaksi di media sosial. Terlihat pada 14 Januari 2021 sebagai peak data paling tinggi dan pada 22-23 Juli kembali meninggi," katanya.

Hal-hal yang paling mendominasi, kata Abdul Malik Gisma, adalah Covid-19 telah menjadi the mind of people. Ada 6 kelompok masyarakat yang paling dominan dalam percakapan publik, kebanyakan oleh kelompok dan komunitas agama – lintas agama.

Dia mengatakan, masyarakat menjadi amat religius-agamis ketika berhadapan dengan Covid-19. Covid-19 telah menjadi mysterium tremendum. Sesuatu yang menimbulkan ketidakpastian, menakutkan dan mencekam. Hingga akhirnya menimbulkan sikap pasrah dan fatalisme.Terdapat gelombang informasi, misinformasi, malinformasi dan disinformasi yang turut menyebabkan information overload yang dapat mengaburkan informasi penting. 

"Karenanya, pemerintah perlu menyampaikan informasi yang clear dan definitive, konsisten, transparan melalui saluran-saluran resmi, kredibel dan lewat media outlet yang mapan. Pemerintah harus menjadi mercusuar yang menjadi sumber komunikasi satu-satunya yang layak dipercaya dan menjadi panduan masyarakat," ujarnya.

A. Khoirul Umam, PhD


Sementara itu, Khoirul Umam, Ph.D memaparkan bahwa kuatnya relasi Covid-19 dan religiusitas yang telah tumbuh kuat di masyarakat, justru kadang menimbulkan bukan sikap kritisisme sebagai respon atas kebijakan penanganan pandemi pemerintah. Hal itu justru tidak membuka ruang bagi pemerintah untuk tidak mendapat pengawasan yang memadai. Dari fakta yang ada terlihat jelas adanya mismanejemen yang serius dalam penanganan pandemi. Salah satunya didorong oleh lemahnya basis kritisisme masyarakat untuk menyampaikan kritik atas kebijakan publik. 

"Terlebih ketika munculnya tekanan dari pemerintah atas sikap-sikap kritisisme yang muncul.
Faktor 40 % level miskin masyarakat akar rumput yang mendapat bantuan sosial, menjadi salah tafsir seolah terdapat penanganan yang memadai. Padahal ada banyak masalah dalam penanganan pandemi," paparnya.

Lebih jauh, ia menjelaskan, banyaknya kematian yang terjadi di luar rumah sakit dari warga yang terpapar Covid-19, adalah bukti ketidakmampuan negara untuk melindungi warganya. Asumsi adanya skema terburuk 40 ribu angka positif Covid-19 per hari saat ini menunjukkan Indonesia sudah tidak mampu menangani pandemi covid 19 dengan baik. Hal itu akibat dari belum adanya kesamaan visi dan persepsi yang memadai antara pemerintah dan masyarakat.

"Gonta ganti istilah dalam penanganan pandemi PSBB, PPKM mikro, PPKM tingkat 4 dan lain-lain berperan dalam meningkatkan overload informasi pada masyarakat. Tdak fokus, disertai rendahnya angka tracing dan testing yang ditingkahi ulah kepala daerah yang mengurangi angka terpapar. 
Perlu diwaspadai daerah luar Jawa akan adanya tsunami korban covid 19 pada Agustus – Oktober 2021, setelah Jawa-Bali menjadi pusat penyebatan varian baru C19, padahal, kesiapan alkes dan faskes di Jawa-Bali relative lebih baik dibanding daerah di luar Jawa.
Kecepatan vaksinasi penduduk masih rendah. Target vaksinasi sampai akhir 2021 diperkirakan tidak tercapai. Soal evikasi vaksin juga harus dijelaskan, mengapa dipilih sinovac ketimbang Astra Zeneca yang jelas lebih baik," jelasnya.

Prof. Didik J. Rachbini


Prof. Dr. Didik J. Rachbini yang juga menjadi Nara sumber pada webinar Paramadina yang moderatori oleh Prisca Niken - Mahasiswi Paramadina Graduate School of Communication (PGSC) mengungkapkan, perlu ditelaah dan diambil pelajaran, apa penyebab Indonesia jadi epicentrum baru pandemi Covid-19 di dunia. 

Moderator Prisca Niken - Mahasiswi Paramadina Graduate School of Communication (PGSC)


Ia mengatakan, ada 7 faktor penyebab kegagalan kebijakan pengendalian Covid-19, yaitu:
1. Pertama, pemerintah memulai dengan respons lengah, eskapis, denials. Komunikasi pemerintah kepada masyarakat ihwal kebijakan penanganan pandemi buruk.  Infomasi tidak jelas dan membuat kebingungan masyarakat. Ketika di awal pandemi, ada puluhan komunikasi pejabat publik membingungkan, seperti Covid-19 tidak berkembang di tropis, Covid-19 pakai nasi kucing, susu kuda liar dll.  Indonesia kehilangan golden time yang seharusnya jika ditangani dengan tepat, akan meminimalisir dampak buruk pada hari ini. 
2. Kedua aspek organisasi, yaitu penanganan pandemi Covid 19 tidak jelas koordinasinya. Terlalu gemuk dan dikerjakan secara partime sebagai kerja sambilan dari kerja utama di kementerian. Hal itu semua adalah cermin dari produk kepemimpinan yang lemah dan tidak kredibel. Tidak berani lockdown, tidak efektif. Padahal kepemipinan di masa krisis amat berbeda ketika di masa normal. Kepemimpinan di Indonesia jelas sedang diuji.
3. Ketiga adalah kepemimpinan di semua level bermasalah. Komando tidak satu arah tapi banyak arah dan membingungkan. Pimpinan lembaga untuk pengendalikan covid berganti-ganti. Bahkan sejak awal juga bahkan ada friksi pusat dan daerah. 
4. Kempat, kebijakan ekonomi lebih menjadi pilihan utama di masa pandemi. Porsi anggaran kesehatan di APBN justru sedikiti dan terabaikan. Prioritas menjadi terbalik balik dan salah kaprah. 
5. Kelima, komitmen  kepada mitra, tenaga kesehatan dan rumah sakit sebagai mitra dan stakeholder, amat lemah. Nakes dan rumah sakit banyak yang belum dibayar. Nakes banyak terpapar. Obat-obatan hilang dari pasaran.
6. Keenam, data resmi terlalu berbeda, sangat terlalu rendah, tidak mencerminkan data sesungguhnya di lapangan. Tetapi masalahnya pemerintah hanya mengambil data resmi yang justru tidak sesuai data lapangan. Seharusnya, data resmi sebagai proksi saja. Hasil riset Djayadi Hanan, Ph.D dosen Universitas Paramadina menyebutkan 10 % keluarga sampel di Indonesia telah terpapar Covid-19. Hal itu berarti yang terkena bisa 10-15 juta orang. Begitu pula laporan daerah kurang cepat, kurang komprehensif. 
7. Ketujuh, anggaran untuk PEN ekonomi mayoritas non kesehatan dan jauh dari memadai untuk kesehatan. Dana PEN Rp 690 triliun kebanyakan untuk membenahi ekonomi. Karenanya tidak heran jika muncul masalah nakes tidak dibayar, oskigen bermasalah, rumah sakit belum dilunasi. Dan lain-lain. Terjadi penggelembaungan dana dengan utang yang sebagiannya merupakan produk perburuan rente.(*)

Editor : Oji



Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top