Cloud Hosting Indonesia

Jumat, Juli 9

Pemkab Brebes Gencar Sosislisasi Sanksi Pelanggaran Perda Terkait PPKM Darurat


EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes melalui bagian Hukum Setda terus mensosialisasikan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. Pasalnya, kondisi masyarakat Kabupaten Brebes masih kedapatan yang melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.


Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Brebes Moh Syamsul Haris mengatakan, Perda tersebut wajib dipatuhi bagi seluruh masyarakat  dan manakala melanggar aturan, maka harus mendapatkan sanksi seberat mungkin atau dengan denda hingga jutaan rupiah.


“Sanksi denda itu, tertuang dalam Pasal 43. Bagi warga masyarakat maupun pelaku usaha yang melanggar prokes didenda sebanyak-banyaknya sampai Rp 50 juta atau pidana kurungan maksimal tiga bulan,” katanya kepada awak media, Jumat (9/7).


Dikatakan Syamsul Perda itu, sesuai dengan aturan Mendagri Nomor 15 dan 16 Tahun 2021, Instruksi Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Bupati Nomor 360/2054/2021.Sehingga masyatakat wajib menerapkan Prokes dengan menggunakan masker jika beraktifitas di luar rumah. Termasuk pelaku usaha, warung, toko, kafe boleh buka sampai dengan pukul 20.00 WIB. Namun tidak boleh memfasilitasi makan di tempat, semua warung harus take away. Jika ditemukan warung makan nekat melayani hingga lebih  dari pukul 20.00 WIB, maka didenda Rp 1 juta rupiah,” ungkapnya.


Lanjut Syamsul, untuk kegiatan lain termasuk sholat  berjamaah di musholla dan Masjid maupun  fasilitas lainnya seperti olah raga ditutup sementara selama PPKM Darurat mulai dari 3-20 Juli mendatang.


Sementara Kepala Satpol PP Kabupaten Brebes Supriyadi mengatakan, sangsi pelanggar Prokes  juga berlaku bagi warga yang menggelar hajatan selama masa PPKM Darurat.


Dalam pelaksanaan hajatan, mereka harus membatasi hanya 30 orang tamu undangan dan tuan hajat juga dilarang menyediakan makanan prasmanan. Jika menyediakan makanan, harus dibungkus dan dibawa pulang.


"Jadi kita harapkan masyarakat bisa mengikuti aturan yang ada selama PPKM Darurat di tengah situasi pandemi Covid-19,” ucap Supriyadi.


Tambah Supriyadi, pihaknya tidak main-main memberlakukan penegakan Perda secara tegas kepada seluruh pihak yang melanggar PPKM Darurat bahkan sebuah warung makan diwajibkan membayar denda Rp 1 juta lantaran melanggar. Kemudian konter HP juga didenda Rp 500 ribu.


“Denda harus dibayar setelah sidang tipiring penegakan hukum (Gakum) pelanggaran Prokes lantaran masih operasional di atas jam 20.00 WIB  dan sebagai sangsi  warga yang tidak menggunakan masker, dikenakan denda sebesar Rp 50 ribu," pungkasnya.(yayan/imam)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top