Cloud Hosting Indonesia

Rabu, Juni 30

Pemda Brebes Siap Terapkan PPKM Mikro Darurat Diwilayah Zona Covid 19

EMSATUNEWS.CO.ID, BREBES - Pemerintah daerah (Pemda) Brebes siap memberlakukan PPKM Mikro Darurat pasalnya sejumlah 183 wilayah RT se Kabupaten Brebes dinyatakan zona pandemi covid 19.

Hal ini disampaikan Sekda Brebes Djoko Gumawan, Rabu (30/6).

Dikatakan Djoko, pihak Pemda masih menunggu instruksi Pemerintah propinsi PPKM Mikro darurat Jawa-Bali termasuk 183 RT di kabupaten Brebes yang masuk zona merah Covid-19.

Djoko mengungkapkan  pemberlakuan PPKM Mikro Darurat akan diikuti dengan pengetatan kegiatan masyarakat.

“Sehingga dalam kebijakan peniadaan beberapa jenis kegiatan dan pengetatan jam kegiatan maupun lockdown bisa diberlakukan di sejumlah RT/RW yang terindikasi situasi sangat berat,” ungkapnya.

Hal yang sama disampaikan Bupati Brebes Idza Priyanti SE MH untuk  beberapa strategi akan disiapkan pada pemberlakuan PPKM Mikro Darurat diantaranya mempersiapkan tempat isolasi terpusat di Hotel Kencana  yang berada dipantura Brebes dengan  penambahan bed maupun ruang isolasi pasoen terpapar Covod 19 di sejumlah rumah sakit di 3 wilayah kabupayen  Brebes (bagian Utara, Tengah dan Selatan).

Dikatakan Idza penerapan PPKM Darurat terdapat beberapa hal, selain protokol kesehatan  (Prokes) Covid 19 yang lebih diperketat diantaranya  waktu operasional pusat perbelanjaan hanya sampai pukul 17.00 WIB, dengan pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen kapasitas secara prokes dan untuk restoran kegiatan makan dan minum di tempat juga dibatasi hanya 25 persen dari kapasitas. Pembatasan jam operasionalpun sampai pukul 17.00 WIB.

"Manakala ada layanan pesan antar atau dibawa pulang diizinkan hanya sampai pukul 20.00 wib tetapi bagi restoran yang melayani pesan antar atau dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 jam," ujar Idza.

Lsnjut Idza untuk perkantoran pemerintah, kantor BUMN dan perusahaan swasta pada wilayah zona merah, ditetapkan batas operasi kantor adalah 25 persen. Atau dengan kata lain diberlakukan kerja dari rumah atau work from home (WFH) 75 persen selama periode PPKM Darurat.

"Untuk perkantoran pemerintah atau lembaga baik pusat dan daerah, serta kantor BUMN dan perusahaan swasta pada wilayah yang bukan zona merah, ditetapkan batas operasi kantor adalah 50 persen," pungkasnya. - (imam)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top