Cloud Hosting Indonesia

Minggu, Mei 9

Diduga Kades Siwatu Kuasai DD,TPK dan BPD Tak Berkutik

EMSATUNEWS.CO.ID, BATANG - Tugas pokok dan funsi (Tupoksi) Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, belakangan ini menjadi pertanyaan, kalangan masyarakat Desa Siwatu.
Pasalnya, TPK yang sejatinya merancang, membentuk dan mengerjakan beberapa usulan dan pengajuan berbagai sarana dan prasarana pembangunan yang ada di seputar wilayah kerjanya, diduga tidak maksimal bahkan terindikasi hanya formalitas semata.

Dari beberapa sumber yang diperoleh awak media di lapangan, diduga bahwa segala mekanisme kerja yang semestinya dikerjakan TPK  pada kenyataannnya beralih fungsi dikelola oleh Kepala Desa Siwatu dan orang-orangnya.Selebihnya TPK hanya menjadi penonton.

Kenyataan bahwa TPK hanya sebatas tuntutan juklak dan juknis yang tertera di mekanisme tersebut, kata Ketua TPK Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Waryani  Saat di jumpai di lapangan guna untuk dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

Menurut Waryani, semua program yang direalisasi dari Dana Desa di tahun 2021, ditangani dan dikelola oleh Silfiana Ariani, selaku Kepala Desa Siwatu.

"Saya selaku ketua TPK tidak bisa berbuat apa-apa dan sama sekali tidak melakukan apa-apa. catatan kegiatan yang semuanya hanya sebatas formalitas guna pemenuhan prosedur yang tertuang dalam Anggaran Dana Desa (DD) tersebut.Saya belanja matrial juga tidak tahu dimana belanjanya dan berapa harganya, hingga sampai sekarang SK saya selaku ketua TPK tidak tau,“  kata Waryani.

"Posisi kami secara tidak langsung segala sesuatunya merasa ketergantungan pada kepala desa,” sebut Waryani.

Menyikapi permasalahan ini Kepala Desa Siwatu,  Silfiana Ariani belum bisa dijumpai guna untuk dimintai keterangan hingga berita ini diterbitkan, mencermati hal itu, Supari selaku ketua BPD Desa Siwatu membenarkan bahwa pekerjaan pengaspalan di Dukuh pompongan memang diborongkan dan TPK tidak dipakai sesuai juknis.

"Saya pun selaku ketua BPD, meminta kopian RAB pun tidak dikasih, setahu saya copian RAB, tanpa saya minta udah dikasih copyannya, tapi kenyataannya saya minta copyannya sama sekali tidak dikasih, dengan alasan Bu Kades RAB itu dokumen yang sangat rahasia," terang Supari selaku ketua BPD, yang didampingi wakilnya dan anggota BPD, Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, Sabtu (8/5/2021) kemarin ketika ditemui di rumahnya.

"Padahal saya sudah menyampaikan berulang-ulang kali ketika ada kegiatan untuk tranparansi dan yang membidangi di tingkatnya untuk diikut sertakan, jangan semua kegiatan dicover, oleh Kepala Desa, sedangkan kegiatan fisik  yang dulu tidak seperti ini, tapi kenapa sekarang kok, tidak ada keterbukaan, setiap ada kegiatan fisik selalu dikoordinir oleh Kepala Desa, padahal waktu dulu pas masih kampanye berpidato akan tranparansi setiap kegiatan akan dimusyawarahkan terlebih dulu dan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut akan memberdayakan warga masyarakatnya," kata Supari.

"Harapan kami selaku Ketua BPD meminta kepada Ibu Kepala Desa untuk tranparansi, dan terbuka, terutama kepada kami selaku BPD, juga warga masyarakat, di Desa Siwatu," ujarnya.

Riyanto selaku Wakil ketua BPD mengatakan bahwa Dana Desa merupakan salah satu solusi untuk memecahkan berbagai bentuk persoalan yang erat kaitannya dengan kesejahteraan, pemberdayaan dan kemandirian sebagaimana keputusan pemerintah yang pada saat itu merupakan hasil rembukan bersama sehingga diluncurkan.

Adapun menurut Riyanto keterlibatan dari berbagai perangkat pemerintah sangat dibutuhkan, akan tetapi acuannya tetap pada pemberdayaan Sumber Daya Masyarakat.

” Saya selaku BPD, saya akan menelusuri permasalahan ini, karena diduga ada indikasi dugaan korupsi di dalam pelaksanaan pekerjaan tesebut,” ujar Riyanto bersama Supari dan Medi."(Didik/Tim)

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Write comment

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Berita Terkini

Back to Top